Menjaga Laut, Menjaga Manusia di Tarakan

Di Tarakan, sebuah kota pulau di Kalimantan Utara, angin pagi berembus pelan membawa harapan baru. Pada suatu Selasa, 9 September 2025, sejarah kecil namun penting ditorehkan. Sebuah tim gabungan yang kelak menjadi penjaga hak-hak pekerja laut resmi diluncurkan.

Tim Inspeksi Bersama untuk Norma Ketenagakerjaan di Atas Kapal Perikanan itu bukan sekadar nama. Ia adalah janji. Janji pemerintah provinsi, didukung Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), untuk mengawal keselamatan dan martabat para nelayan yang sehari-hari bergulat dengan ombak.

Upacara peluncuran itu berlangsung khidmat. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Persatuan Nasional, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, memimpin momentum yang disebutnya sebagai langkah nyata memajukan industri perikanan sekaligus menjamin kondisi kerja yang layak.

Laut Kalimantan Utara memang kaya. Hamparan lamun dan jejaring sungainya menjadi sumber kehidupan. Lebih dari 16.400 nelayan dan 11.117 kapal mencari nafkah di sini. Hampir 96 persen di antaranya adalah kapal kecil, berukuran di bawah 5 GT, mengarungi 12 mil laut dari garis pantai. Mereka adalah tulang punggung, namun seringkali tak terdengar suaranya.

Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/295/2025 tertanggal 2 Mei 2025. Di bawah pengawasan langsung gubernur, tim yang beranggotakan pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi ini akan melakukan inspeksi terpadu, memperkuat koordinasi, dan membangun sistem edukasi berbasis teknologi.

“Sumber daya kelautan Kalimantan Utara menyimpan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme inspeksi yang kuat dapat menjadi pendorong utama. Bersama, kita bisa mengubah perikanan di mana pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan martabat, keselamatan, dan peluang bagi semua nelayan,” ujar Gubernur Zainal Arifin Paliwang.

Inisiatif ini juga menjadi penanda 75 tahun keanggotaan Indonesia di ILO. Ia melanjutkan komitmen yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Ketenagakerjaan pada 30 September 2022 untuk memperkuat koordinasi dan kapasitas inspektur.

Jejak ini berawal dari Jawa Tengah. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, menyebut Kalimantan Utara adalah provinsi kedua yang membentuk tim serupa dengan dukungan ILO, setelah yang pertama sukses berjalan di Jawa Tengah pada 2023.

Inisiatif ini adalah bagian dari Program Ship to Shore Rights South-East Asia Uni Eropa yang diimplementasikan ILO bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Program ini mendukung migrasi tenaga kerja yang aman dan kerja layak di sepanjang rantai pasok ikan dan makanan laut Asia Tenggara.

Diego Rei, Spesialis Pasar Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, menekankan bahwa pembentukan tim ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Inspeksi Perburuhan 1947 (No. 81) ILO. “Kami berharap inisiatif ini memupuk kolaborasi yang lebih dalam dan mempercepat kemajuan menuju kerja layak untuk semua, khususnya di sektor perikanan,” ujarnya.

Esok setelah peluncuran, pada 10 September, tim tersebut langsung menyelam ke dalam Pelatihan Partisipatif Berorientasi Aksi (PAOT) ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, Tangkayu II. Pelatihan itu menawarkan solusi praktis dan berbiaya rendah untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kondisi kerja di tempat kerja perikanan.

Laut adalah masa depan. Dan di Tarakan, dengan diluncurkannya tim ini, mereka yang menjaga laut pun mulai dijaga. Sebuah langkah kecil menuju ekonomi biru yang lebih adil dan berkelanjutan, dimulai dari utara Kalimantan.