G20 di Bali: Apakah Pemerintah Hendak Membungkam Warga Negara yang Kritis?

g20 di bali

Jelang Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, pada 15-16 November pemerintah telah memperketat keamanan di Bali.

Akan tetapi kebijakan pemerintah ini mendapat sorotan dari warga sipil terkait aturan-aturan yang mengatasnamakan keamanan dianggap berlebihan.

Salah satu warga Bali, I Wayan Gendo Suardana dalam konferensi pers yang digelar Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa hari ini situasi persiapan G20 di Bali seharusnya bergembira bukan terkesan horor karena banyaknya pembatasan kepada sipil.

“Ada situasi Bali yang sebetulnya sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk menggelar KTT dan masyarakatnya secara budaya sebenarnya sudah terlatih untuk merespon KTT dengan baik, semestinya momen KTT G20 ini suasananya bergembira, semua masyarakat bisa menikmati apalagi dalihnya atasnama kemajuan pariwisata. Semestinya rakyat dalam posisi yang tidak mengalami tekanan psikologis, nah ini kan (yang terjadi sekarang) suasananya horor,” ujar Wayan Gendo.

“Bagi saya ini bukan hanya tekanan kepada organisasi masyarakat sipil seperti Greenpeace dan lain-lain, ini juga sebetulnya satu situasi tekanan yang juga dialami masyarakat yang sebetulnya tidak menyampaikan kritik secara langsung di G20, terdapat pada model suatu pembatasan-pembatasan yang sewenang-wenang,” katanya.

Kampanye Greenpeace di Bali tahun 2019. / Foto: Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Gendo kemudian berharap untuk pemerintah tidak melakukan dan melanjutkan praktik-praktik ini karena baginya ini berlebihan dan tidak masuk akal.

“Saya berharap bahwa situasi seperti ini tidak perlu dilakukan dan dilanjutkan. Dan penguasa lokal Bali mestinya itu bisa memberikan argumentasi-argumentasi yang cukup bahwa peyelneggaran presidensi G20 seharusnya tidak juga kemudian membuat tekanan psikologis termasuk juga tekanan-tekanan aktivitas kepada masyarakat menggunakan perangkat apapun termasuk perangkat adat,” ujarnya.

“Pendekatan keamanan untuk presidensi itu menurut saya wajar saja, tetapi jika dengan menggunakan pendekatan keamanan yang berlebihan itu juga menurut saya tidak baik dan seharusnya Bali yang sudah punya pengalaman yang banyak seharusnya bisa memberikan feedback yang baik juga ke pusat, tidak seperti sekarang ini,” ujarnya.

“Pendekatan keamanan yang merepresi sipil dengan alasan keamanan meurut saya itu tidak masuk akal, ” ujarnya.

Ia menduga hal ini dilakukan bukan untuk semata-mata soal keamanan, tetapi menghadang pesan kritis masyarakat.

Tim Chasing The Shadow saat di Bekasi dan akan tour dari Jakarta dan finish di Bali untuk menyaksikan dampak krisis iklim dan menyuarakan kepada publik. / Foto: Veri Sanovri / Greenpeace

“Saya menduga ini ada upaya-upaya memang menghendaki pesan-pesan yang kontra dengan kebijakan-kebijakan politik global, artinya pesan-pesan yang dianggap membuat presidensi ini tidak nyaman itu dipotong. Di sisi lain penguasa lokal memanfaatkan ini juga agar pesan-pesan kritis masyarakat juga tidak nyampe ke semisal ke presiden jokowi gitu, semisal seperti penolakan terminal LNG di kawasan mangrove, itu kan diturunin semua. Itu artinya yang dikehendaki bukan soal keamanan presiden tapi itu kan saya menduga dikehendaki supaya presiden tidak membaca itu,” ujarnya.

Sebagai informasi di sisi lain kampanye Greenpeace Indonesia yang bertajuk Chasing The Shadow telah mendapat intimidasi dan pengadangan di perjalanan di Probolinggo yang hendak menuju Bali oleh sekelompok ormas dengan alasan menjaga keamanan G20 hingga memaksa untuk pembatalan kegiatan bersepeda dan berkampanye ke Bali.***

Baca juga: Lautan Menanggung Beban Krisis Iklim Atas Ulah Manusia, dan Akan Berdampak Kembali ke Manusia

Tanggapan