Melihat Tantangan Ekonomi Biru (Project Based)
Laut sehat dan masyarakat berdaya adalah dua tujuan besar yang membutuhkan konsistensi kerja praktis di tingkat tapak dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Apakah kita mampu mencapainya sebagai perwujudan nyata ekonomi biru? Pertanyaan ini menjadi pemantik bagi kita semua.
Ekonomi biru
Menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah konsep pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ekonomi biru adalah pembangunan yang terdiri atas berbagai sektor ekonomi dan kebijakannya terkait pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Kata kunci dari ekonomi biru adalah laut, ekonomi, dan keberlanjutan.
Inti dari ekonomi biru adalah masyarakat pesisir memperoleh insentif dan laut tetap terjaga di tengah ancaman krisis iklim secara global.
Ide tentang ekonomi biru seharusnya datang dari Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pengalaman tentang laut yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya di global south, dengan kepemilikan lebih dari 17.000 pulau dan 108.000 kilometer garis pantai. Namun, ide ini baru diserap oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada saat Covid-19 dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pendekatan baru untuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Bappenas meluncurkan buku Blue Economy Development Framework for Indonesia’s Economic Transformation atau Kerangka Pembangunan Ekonomi Biru untuk Transformasi Ekonomi di Indonesia sebagai kelanjutan dari komitmen kerja sama Indonesia dengan Swedia untuk mengembangkan ekonomi biru di Indonesia.
Menteri Suharso menyampaikan bahwa buku ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai acuan pemangku kepentingan dalam mendefinisikan ekonomi biru sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif. Potensi blue economy diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja.
Ekonomi biru seharusnya membuka peluang luas bagi para nelayan dan masyarakat pesisir untuk terlibat secara langsung dan menjadi penggerak utama. Di sisi lain, NGO lingkungan dapat melihat peluang ini dan mengambil peran untuk mendampingi masyarakat pesisir. Namun sebelum mengambil peran, terdapat hal-hal mainstream dari penerapan program pendampingan masyarakat yang sering menjadi tantangan keberhasilan program:
- Keterbatasan anggaran namun harus high achievement
NGO lingkungan sebagai implementor program memiliki keluwesan untuk menyesuaikan program di lapangan dengan dana hibah yang disediakan oleh donor. Poin yang perlu menjadi catatan bersama adalah anggaran untuk implementasi program di laut lebih mahal dibanding implementasi program di darat. Karena restorasi terumbu karang dan ekosistem pesisir membutuhkan treatment yang lebih spesifik dibanding restorasi area hutan daratan. Selain itu, sebagai contoh, hasil laut yang akan diperoleh oleh masyarakat membutuhkan metode khusus dan pendampingan intensif, mulai dari penangkaran, panen, perlakuan pasca panen, proses produksi untuk menambah nilai pada produk, hingga menghubungkan produk kepada demand di pasar.
Untuk sampai pada tahap ini, masyarakat pesisir harus didampingi secara terus menerus hingga menghasilkan champion lokal yang mampu konsisten melanjutkan program. Tantangan dari hal ini adalah pemberi hibah cenderung menentukan batas waktu program sehingga waktu capaian program terbatas, namun di sisi lain, implementor harus mencapai output yang sudah disepakati dengan pemberi hibah.
- Baseline data yang lengkap dan detail
Banyak pengalaman program community development tidak dapat dilanjutkan karena program yang diimplementasikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di land project. Oleh sebab itu, sebelum menjalankan program pada suatu wilayah (land project), implementor perlu mengoleksi baseline data yang lengkap dan detail, sehingga program yang akan diaplikasikan di lapangan tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kultur sosial masyarakat setempat.
- Publikasi yang inklusif
Keberhasilan dan kegagalan program harus dipublikasi secara luas sehingga dapat diduplikasi di tempat yang berbeda atau dimodifikasi di berbagai tempat. Maraknya media mainstream dan kecepatan akses informasi melalui media sosial menjadi peluang baik bagi implementor program untuk memperbarui informasi mengenai implementasi program yang mendukung ekonomi biru. Sehingga informasi tersebut tidak bersifat eksklusif, namun terbuka untuk diakses dengan mudah bagi semua kalangan.
- Evaluasi program secara berkala
Cerita panjang kegagalan sebuah program bermula dari kurangnya evaluasi implementor terhadap program yang sedang berjalan dan tantangan implementasinya di lapangan. Sehingga penting untuk mengevaluasi program secara berkala untuk memastikan apakah kondisi di lapangan ideal untuk mencapai kegiatan sesuai timeline atau tidak.
- Konflik
Konflik Agraria masih lumrah terjadi hingga hari ini, sehingga kemungkinan konflik serupa akan kembali terjadi pada area-area ekonomi biru. Menurut laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang 2023 setidaknya ada 241 kasus konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan area seluas 638,2 ribu hektare, serta berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga (KK). Jumlah kasus konflik agraria pada 2023 meningkat dibanding 2022, meskipun luas area konfliknya berkurang seperti terlihat pada grafik.
Dalam laporan yang diterima redaksi Katadata (15/1/2024), KPA menyebut, “Terus meningkatnya konflik agraria menandakan bahwa pelaksanaan agenda reforma agraria yang telah dijanjikan selama kurang lebih satu dasawarsa ini tidak berjalan.”
Semoga tulisan ini menjadi bahan renungan kita bersama untuk terus berbenah sesuai kompetensi kita masing-masing dalam mendukung Indonesia menjadi model blue economy dunia, sehingga ‘Laut Sehat, Masyarakat Berdaya’ bukan hanya sekedar tema lomba menulis, namun menjadi salah satu tujuan besar yang harus dicapai bersama.
Sumber:
Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023 (katadata.co.id)
Tanggapan