Hasil Laut Indonesia: Raksasa yang Tertidur

Sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Itulah sebabnya, banyak negara datang dan menjajah negeri ini. Bayangkan saja, 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan yang di dalamnya terdapat kekayaan alam berupa 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Tidak heran kalau Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia.

Bukan cuma berfungsi sebagai habitat biota laut, keberadaan laut Indonesia juga menjadi penopang ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat nelayan di pesisir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen penduduk miskin di 10.666 desa pesisir dan 300 kota atau kabupaten di Indonesia yang hidupnya bergantung pada lautan.

(Potensi besar hasil laut Indonesia, sumber: Katadata)

Dengan potensi laut yang besar ini, Indonesia berpotensi menjadi negara pengekspor hasil laut terbesar di dunia. Kita lihat pada 2019, Norwegia mengimpor berbagai jenis hasil laut dari Indonesia, seperti barramundi, tuna, red snapper, mackerel, kepiting, udang, cumi-cumi, lobster, dan rumput laut. Saat itu, Duta Besar Indonesia di Oslo bahkan mengungkapkan bahwa komoditas hasil laut Indonesia akan semakin mendominasi pasar dunia.

Pemerintah juga sempat menargetkan peningkatan produksi hasil laut hingga mencapai 6,9 juta ton pada 2019 dan berupaya menjadikan ikan sebagai produk pangan utama masyarakat Indonesia. Untuk mencapainya, pemerintah pada saat itu menyiapkan langkah strategis berupa pemberantasan penangkapan ikan ilegal yang terdiri atas moratorium penangkapan ikan, larangan alih muat (transhipment) di laut, penenggelaman kapal pencuri ikan, dan pembentukan kelembagaan pengawasan.

Sayangnya, pemanfaatan hasil laut di Indonesia belum sampai 30 persen. Padahal, hasil laut Indonesia bisa menyumbang 45 persen produk domestik bruto (PDB) nasional dan 40 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dalam sektor perikanan saja, nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2019 masih kalah dari Vietnam. Padahal, hasil perikanan Vietnam jauh lebih sedikit ketimbang Indonesia. Hal ini terjadi karena Vietnam sudah lebih dulu membeli ikan dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk kemudian diekspor ke Amerika dan Eropa. Artinya, bukan hanya pemanfaatan hasil laut saja yang belum optimal, pengolahan hasil laut di Vietnam juga jauh lebih progresif ketimbang Indonesia.

Kebocoran Hasil Laut Indonesia

Salah satu penyebab kurang optimalnya pemanfaatan hasil laut Indonesia ini adalah adanya kebocoran hasil laut, seperti ekspor ilegal dari sumber daya kelautan. Berdasarkan catatan KKP, ekspor mutiara RI pada 2016 tercatat hanya 4,1 ton, sedangkan Hongkong mencatat impor mutiara RI sebanyak 22 ton pada periode yang sama. 

Artinya, 80 persen nilai ekspor tidak dilaporkan atau tercatat. Sementara itu, kapal pancing berkapasitas 150 gross tonnage (GT) yang seharusnya mampu memperoleh pendapatan sampai 2.000 ton hanya dilaporkan memperoleh pendapatan sebanyak 20 ton.

Di sektor perikanan, Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia mengatakan bahwa keberadaan pelabuhan tangkahan menjadi salah satu sumber kebocoran data perikanan dan hilangnya potensi pendapatan negara. Hal ini didasarkan pada hasil tangkapan yang tidak didaratkan di pelabuhan perikanan. 

Menurut data DFW-Indonesia, ada sekitar 1.500 pelabuhan tangkahan yang beroperasi dan menjadi lokasi bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan dan kapal ikan. Sementara itu, hanya ada 600 pelabuhan perikanan aktif yang dikelola secara resmi oleh KKP. Akibatnya, data hasil tangkapan ikan tidak tercatat dengan baik oleh KKP.

Melihat potensi hasil laut yang begitu besar dengan pemanfaatan yang minim, kekayaan laut Indonesia seperti halnya raksasa yang tertidur. Lantas, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk “membangunkannya”?

  • Pengelolaan wilayah laut harus terus dilakukan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dan bertanggung jawab sehingga hasil laut dapat diperoleh tanpa merusak ekosistem laut. Pengelolaan seperti ini diyakini mampu mengubah cara pandang para nelayan dan pembudidaya ikan tradisional terkait pemanfaatan dan kelestarian laut, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  • Pemberian akses pendanaan kepada nelayan yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro serta kecil menengah (UMKM) dan pemberdayaan koperasi juga perlu dioptimalkan agar produksi dan distribusi hasil laut bisa berjalan lancar tanpa kendala logistik. 

  • Pemerintah juga perlu mendorong integrasi antarpelabuhan dan memperbanyak frekuensi pelayaran antara pelabuhan utama dengan pelabuhan perintis/terpencil yang memiliki potensi sumber daya laut untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan logistik.
  • Pelaksanaan konservasi perairan juga penting untuk dilakukan agar pengelolaan laut Indonesia tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Aspek konservasi juga menjadi indikator utama dalam rencana pembangunan hingga 2024 dan menjadi pertimbangan utama dalam mengelola lebih dari 23 juta hektar kawasan konservasi perairan yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua agar pemanfaatannya optimal, namun kelestarian lingkungannya tetap terjaga.

Untuk melakukan upaya tersebut, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun pihak swasta, dengan masyarakat sehingga pemanfaatan potensi sumber daya laut yang ada bisa terus dilakukan tanpa merusaknya.

Related Articles

Responses