Strategi Implementasi Blue Economy dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Blue Economy yang diperkenalkan oleh Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, pada tahun 2014, adalah strategi pengembangan ekonomi yang berbasis pada penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan berkelimpahan.

Blue economy, atau ekonomi biru, merupakan konsep yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan konservasi lingkungan.

Konsep ini menjadi semakin relevan di tengah ancaman perubahan iklim dan tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir. Melalui strategi implementasi yang tepat, blue economy sebenarnya mampu untuk berkontribusi signifikan dalam mengentaskan kemiskinan khususnya bagi masyarakat pesisir.

Underwater Raja Ampat
Mangroves support many species, and are important nursing grounds for many juvenile fish at Raja Ampat, Papua, Indonesia. / Sumber: https://media.greenpeace.org/

Potensi Indonesia dalam Menerapkan Blue Economy

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru. Laut dan sumber dayanya tidak hanya penting bagi ekosistem, tetapi juga bagi perekonomian nasional. Dengan garis pantai sepanjang 99.083 km dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 6,2 juta km², Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perikanan menyumbang sekitar 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2020, dengan nilai mencapai Rp 306 triliun. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan.

Banyak masyarakat pesisir yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 15,3% dari penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pesisir. Selain itu, perubahan iklim terus mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Strategi Implementasi Blue Economy

1. Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan adalah inti dari blue economy. Hal ini mencakup praktik-praktik perikanan berkelanjutan, pengelolaan terumbu karang, dan konservasi mangrove. Implementasi pengelolaan berkelanjutan dapat mengurangi tekanan terhadap ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan jangka panjang sumber daya laut. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 2,5 juta hektar hutan mangrove dan sekitar 25% dari total luas terumbu karang dunia. Upaya konservasi dan rehabilitasi mangrove serta terumbu karang dapat meningkatkan produktivitas perikanan dan melindungi masyarakat pesisir dari bencana alam seperti banjir dan erosi pantai.

2. Diversifikasi Ekonomi di Wilayah Pesisir

Diversifikasi ekonomi di wilayah pesisir sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor seperti pariwisata bahari, budidaya laut, dan energi terbarukan laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Contohnya, pariwisata bahari di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan sebelum pandemi COVID-19, dengan peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 12,6% pada tahun 2019 menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pesisir

Peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir meliputi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Program-program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk masyarakat pesisir dapat meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi juga penting untuk kesejahteraan mereka. Menurut data BPS tahun 2020, tingkat pendidikan di wilayah pesisir masih relatif rendah dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,8 tahun . Investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional dapat membantu masyarakat pesisir untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi biru.

4. Penguatan Kebijakan dan Kerjasama Internasional

Kebijakan yang kuat dan kerjasama internasional sangat penting untuk mendukung implementasi blue economy. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang mendukung pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan melindungi hak-hak masyarakat pesisir. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dapat membantu transfer teknologi dan pengetahuan, serta menyediakan dukungan finansial untuk proyek-proyek ekonomi biru. Pada tahun 2021, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Laut Dunia yang mempertemukan lebih dari 60 negara untuk membahas isu-isu kelautan dan mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

5. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi

Peningkatan infrastruktur dan teknologi merupakan kunci dalam pengembangan blue economy. Investasi dalam pelabuhan, fasilitas penyimpanan dingin, dan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor perikanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan dan teknologi energi terbarukan laut akan mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Contohnya, investasi dalam teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu masyarakat pesisir beradaptasi dengan teknologi baru dan praktik-praktik pengelolaan yang lebih baik.

    Tantangan dalam Menerapkan Blue Economy

    Meskipun memiliki potensi besar, penerapan blue economy di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah:

    • Overvishing: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa, sekitar 90% kapal nelayan menangkap ikan di wilayah perairan yang sudah terjadi penangkapan berlebih atau overfishing.
    • Degadrasi ekosistem: Penangkapan ikan dengan aktivitas merusak mengakibatkan ekosistem yang berada di bawah permukaan laut Indonesia mengalami kerusakan.
    • Pencemaran laut: Banyaknya sampah plastik yang bermuara di laut juga menambah tingkat kerusakan ekosistem laut Indonesia. Dilansir dari laman CekAja, setiap tahun Indonesia memproduksi hingga 3,2 juta ton sampah plastik, yang ironisnya selalu berakhir dilautan karena kurangnya pengolahan.
    • Keterbatasan pendanaan: Pengembangan blue economy memerlukan investasi yang besar, terutama untuk infrastruktur dan teknologi.***

    Baca juga: Mengenal OECM dan Target Pemerintah Indonesia untuk Kawasan Konservasi Laut

    Artikel Terkait

    Persaingan Nelayan Versus Perusahaan Perikanan Raksasa

    Pada September 2022, laporan Greenpeace Asia Timur berjudul “Fake My Catch – the unreliable traceability in our tuna cans” menemukan bahwa kapal-kapal perikanan Taiwan yang memasok hasil tangkapan ke merek makanan laut Amerika Serikat, Bumble Bee, melalui perusahaan pengolah tuna, Fong Chun Formosa (FCF), diduga melakukan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai produksinya.

    Tanggapan