Laut Sehat, Masyarakat Berdaya: Berdaya dengan Berdata Lebih Baik

Apa kira-kira yang terbesit dalam pikiran jika mendengar kata “berdaya”? Sebagian dari kita tentu saja memiliki pendapat yang berbeda. Arti dari berdaya berkaitan dengan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi persoalan.

Kategori berdaya itu luas, bisa berdaya fisik maupun berdaya pikiran. Pada konteks pengelolaan laut, tentu saja masyarakat memerlukan keduanya. Berdaya fisik untuk dapat melakukan aksi pengelolaan laut yang baik dan berdaya pikiran dalam menentukan keputusan yang tepat. Namun, berdaya saja tidak akan cukup, kita memerlukan data untuk mengimbanginya.

Sebut saja sebagai konsep “berbudaya dengan berdata”, hal ini menekankan pentingnya informasi yang baik untuk dijadikan landasan dalam suatu tindakan. Data yang baik dan berdasarkan fakta akan membuat masyarakat belajar serta memahami pengelolaan laut jauh lebih mudah, khususnya bagi masyarakat pesisir yang menjalani hidupnya berdampingan dengan laut.

Setiap tahun, kita tentu mengetahui ada banyak sekali kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat di pesisir. Kegiatan pemberdayaan tersebut bisa seperti pengabdian, penyuluhan, atau seminar yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan masyarakat pesisir.

Namun, jika kegiatan pemberdayaan dilakukan tanpa adanya data yang jelas dan dapat dicerna, kegiatan tersebut hanyalah sebatas pemberdayaan saja.

Pada hal ini, eksistensi data diperlukan. Berbicara tentang data, apakah ada yang menyadari bahwa dalam kegiatan pemberdayaan, beberapa masyarakat cenderung bosan. Masyarakat sudah seperti “artis” yang mendapat kesibukan jadwal penyuluhan.

Bagaimana jika yang sebetulnya masyarakat butuhkan adalah sebuah data yang jelas, berupa fakta dan transparansi dalam suatu kebijakan? Terkadang, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah justru membuat masyarakat menjadi sedikit trust issue. 

Bagaimana tidak? Contohnya pada kegiatan penangkapan ikan terukur dengan fokusnya pada zona serta kuota, nelayan dirugikan karena terjadi overlapping DPI (Daerah Penangkapan Ikan) dan durasi trip nelayan. Hal tersebut dijelaskan dalam salah satu penelitian oleh Zaettika pada tahun 2024, bahwa sekitar 46,18 rata-rata skor sikap nelayan tidak menyetujui adanya kebijakan penangkapan ikan terukur.

Berdasarkan persoalan tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan pengelolaan yang ditetapkan sudah memperhatikan berbagai aspek? Tentunya akan ada banyak perspektif untuk menjawab hal tersebut. Namun, satu hal yang pasti adalah sebuah kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan pengelolaan ekologi.

Sama halnya dengan slogan KKP, yaitu “ekologi sebagai panglima”. Slogan ini memiliki maksud bahwa adanya pertimbangan dari aspek ekologi saat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Namun, Susan Herawati selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kiara berpendapat bahwa saat ini orientasi KKP semakin jauh dari slogannya. Susan memberikan contoh kecil, seperti masyarakat pesisir yang telah memiliki sejarah panjang terkait daya rusak akibat dari penambangan pasir laut.

Berdasarkan persoalan tersebut, bagaimana jika seharusnya bukan masyarakat saja yang perlu berdaya, tetapi juga pemerintah. Pemerintah memegang kendali untuk sebuah kebijakan yang seadil-adilnya. Adil dengan kata lain bahwa semua pihak setuju, diuntungkan, dan tidak keberatan.

Maka dari itu, data diperlukan sebagai landasan untuk masyarakat yang berdaya. Perpaduan berdaya dengan berdata dapat menghasilkan monitoring dan evaluasi yang akurat. Selain itu, pengambilan keputusan  juga akan berlandaskan fakta serta bukti. Lalu, bagaimana cara untuk mengimplementasikannya? Berikut adalah beberapa caranya.

  1. Penggunaan teknologi. Adanya kemajuan teknologi layaknya seperti “super hero” yang bisa menyelamatkan sebuah permasalahan. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelautan sangat membantu. Kita dapat melakukan pemetaan, prediksi, maupun pemodelan untuk dijadikan sebagai data pendukung dalam kegiatan pemberdayaan. Salah satu diantaranya, seperti teknologi GIS (Geographic Information System) yang memungkinkan penyajian data menjadi interaktif sehingga dapat menentukan pengambilan keputusan secara tepat. Hal ini dapat menarik antusias masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengelolaan dalam sektor kelautan.

  2. Aksesibilitas terhadap informasi. Informasi merupakan sesuatu yang penting dan menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dapat membuat pengambilan keputusan menjadi lebih baik karena telah berdasarkan data yang tersedia. Informasi ini dapat disediakan dalam berbagai platform dengan menyajikan data kelautan maupun informasi lainnya yang masih relevan.

  3. Transparansi terhadap informasi. Langkah tepat untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya adalah dengan membangun kepercayaan antara pihak terkait, salah satunya dengan transparansi sebuah informasi. Hal ini dapat mencegah adanya kesalahpahaman antar semua pihak. Transparansi tersebut dapat berupa kegiatan forum terbuka untuk mendiskusikan berbagai pembahasan terkait pengelolaan kelautan. Tentunya, kegiatan tersebut dapat menarik masyarakat untuk turut menyuarakan pendapatnya.

Pengelolaan kelautan yang baik masih terus diperbaiki hingga menemukan titik yang maksimal. Tidak ada hentinya karena sebaik apapun kebijakan, akan tetap memerlukan suatu evaluasi. Adanya masyarakat yang berdaya, sekiranya dapat membantu pengelolaan menjadi lebih sesuai dengan masukan yang diberikan.

Pada kegiatan IABF (Indonesia Aquaculture Business Forum), menteri KKP menyampaikan bahwa ekologi harus menjadi panglima. Maka dari itu, baik masyarakat maupun pemerintah harus tetap berdaya.

Menjadi masyarakat berdaya dengan berdata merupakan langkah yang sangat baik, karena landasannya berdasarkan sebuah fakta. Berdaya tidak hanya berdaya, tetapi juga berdaya dengan berbudaya, berdaya dengan berdata.***

Sumber:

  1. Zaettika, G. (2024). Persepsi Nelayan Jaring Tarik Berkantong 30 Gt Di Pelabuhan Perikanan Pantai (Ppp) Tegalsari Kota Tegal Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Doctoral Dissertation, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan: Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan).

Artikel Terkait

Persaingan Nelayan Versus Perusahaan Perikanan Raksasa

Pada September 2022, laporan Greenpeace Asia Timur berjudul “Fake My Catch – the unreliable traceability in our tuna cans” menemukan bahwa kapal-kapal perikanan Taiwan yang memasok hasil tangkapan ke merek makanan laut Amerika Serikat, Bumble Bee, melalui perusahaan pengolah tuna, Fong Chun Formosa (FCF), diduga melakukan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai produksinya.

Tanggapan