PBB Kembali Gelar Perundingan untuk Perjanjian Laut Dunia, Greenpeace Indonesia Kembali Ingatkan Komitmen Pemerintah RI untuk Lindungi Lautan

pernjanjian laut dunia

Perundingan untuk Perjanjian Laut Internasional (laut lepas) atau Global Ocean Treaty di kantor Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, yang telah dimulai kembali sejak 20 Februari 2023 lalu.

Sebelumnya pada tahun 2022, negara-negara anggota PBB telah gagal menyepakati sebuah perjanjian dengan ilmuwan, pemerhati lingkungan, dan organisasi konservasi untuk melindungi laut lepas dari eksploitasi.

Sebagian besar lautan terletak di luar zona ekonomi eksklusif yang dikendalikan oleh masing-masing negara. Dari 64% laut lepas yang berada di luar batas teritorial ini, hanya 1.2% saja yang sekarang dilindungi.

Pemandangan ruangan perundingan di kantor PBB New York. / Foto: IISD/ENB / Mike Muzurakis

Dikenal sebagai perjanjian laut BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka hukum untuk membangun kawasan lindung laut yang luas untuk mencegah hilangnya satwa liar, mengawasi penangkapan ikan industri, pertambangan laut dalam dan berbagai “sumber daya genetik” laut.

Di saat perundingan PBB tersebut kembali digelar (Februari 2023) di New York, dalam waktu yang sama sekelompok aktivis Greenpeace Indonesia kembali menyuarakan dorongan terhadap perundingan itu.

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan pesan “LINDUNGI LAUT SELAMANYA” dan “PERJANJIAN LAUT GLOBAL SEKARANG” di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan guna kembali mendesak PBB khususnya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan komitmen melindungi lautan.

Afdillah, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia mengatakan, “Peran Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat vital dalam upaya mewujudkan target 30×30 ini. Dan tahun 2030 tinggal tujuh tahun lagi. Apabila target ini tidak tercapai, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang mengalami dampak kerusakan lingkungan paling parah”.

Aktivis Greenpeace Indonesia memegang spanduk saat Global Day of Action (GDA) di Jakarta, 23 Februari 2023. Perundingan akhir UN Ocean Treaty dilanjutkan pada Senin, 20 Februari 2023. / Foto: Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

“Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perhatian lebih pada kawasan konservasi perairan, dan memastikan pengelolaannya berjalan dengan baik. Sebab dari yang sudah kita miliki saat ini, banyak di antaranya yang masih belum dikelola dengan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah mengalami beragam dampak krisis iklim, mulai dari cuaca ekstrem hingga kenaikan permukaan air laut yang mulai merendam banyak kawasan pesisir di Tanah Air.

Wilayah perikanan di Indonesia pun sudah banyak yang statusnya overfished yang artinya ikannya sudah hampir habis. Perubahan kondisi laut akhirnya juga berpengaruh pada kelestarian terumbu karang dengan semakin maraknya fenomena coral bleaching atau pemutihan karang.

“Kita harus lebih lantang mendesak pemerintah menyepakati target 30×30, berkomitmen untuk menjalankannya, serta mengajak negara-negara lain mengambil sikap serupa. Hal ini menjadi krusial terutama karena perairan Indonesia adalah bagian dari segitiga terumbu karang terpenting dunia,” kata Afdillah.

Segitiga terumbu karang atau Coral Triangle merupakan area laut di bagian barat Samudra Pasifik. Area ini meliputi perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Kepulauan Solomon. Sekitar 76% spesies karang dunia, atau sebanyak 605 dari total 798, ditemukan di Coral Triangle.

Ini merupakan keanekaragaman karang tertinggi di dunia. Apabila target perlindungan 30% area laut tercapai, menurut Afdillah salah satu dampaknya adalah pulihnya kesehatan terumbu karang di kawasan Coral Triangle.

Aktivis Greenpeace Indonesia memasang tato temporer di wajah mereka saat Global Day of Action (GDA) di Jakarta, 23 Februari 2023. Negosiasi akhir UN Ocean Treaty dilanjutkan pada Senin, 20 Februari 2023. / Foto: Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace.

Pada platform “30×30 A Blueprint for Ocean Protection”, Greenpeace memetakan area perairan mana saja yang direkomendasikan untuk dilindungi atau menjadi marine protected areas. Selain itu, Greenpeace juga menyoroti setidaknya empat ancaman terbesar, yakni industri perikanan, sampah plastik, pertambangan laut dalam, dan krisis iklim.

Greenpeace di skala global juga mendorong pemerintah negara-negara lain untuk mengambil langkah nyata untuk mewujudkan target 30×30 yang telah disepakati kembali pada pertemuan COP15 di Montreal, Kanada, Desember 2022.

Penting bagi seluruh negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut untuk membangun jaringan global kawasan lindung, sehingga memungkinkan untuk melindungi setidaknya 30% lautan dunia.

Dr. Laura Meller, Juru Kampanye Laut dan Penasihat Kutub Greenpeace Nordic mengatakan, “Laut adalah penopang seluruh kehidupan di Bumi. Nasib laut akan ditentukan melalui proses negosiasi yang berlangsung di PBB. Sains sudah dengan sangat jelas menunjukkan, bahwa perlindungan 30% kawasan laut pada 2030 adalah upaya minimum absolut yang bisa dilakukan manusia untuk menghindari malapetaka. Kita patut senang saat banyak negara menyepakati target 30×30 ini tahun lalu. Tapi target ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada yang melakukan aksi nyata”.***

Baca juga: PBB: Egoisme Negara-Negara Menyebabkan Darurat Laut (Ocean Emergency)

Artikel Terkait

Persaingan Nelayan Versus Perusahaan Perikanan Raksasa

Pada September 2022, laporan Greenpeace Asia Timur berjudul “Fake My Catch – the unreliable traceability in our tuna cans” menemukan bahwa kapal-kapal perikanan Taiwan yang memasok hasil tangkapan ke merek makanan laut Amerika Serikat, Bumble Bee, melalui perusahaan pengolah tuna, Fong Chun Formosa (FCF), diduga melakukan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai produksinya.

Tanggapan