Kalut Marut Nasib Laut Indonesia

Presiden Joko Widodo pernah berpendapat bahwa masa depan Indonesia ada di laut, sehingga potensi kelautan harus bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. “Kita bisa menjadi negara besar kalau kita mampu menjaga dan memanfaatkan potensi kelautanya yang sangat besar” ucapnya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta pada tahun 2016.

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratnya. Indonesia pun kerap dijuluki sebagai negara maritim. Hal ini pun sempat memacu Presiden Joko Widodo mengejar Visi Indonesia Poros Maritim Dunia. Visi tersebut diharapkan mampu meningkatkan meningkatkan pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat pertahanan dan keamanan laut di Indonesia.

Lantas, bagaimana kabar harapan tersebut? Rasanya, harapan itu masih belum membuahkan hasil.

Alih-alih mendengar pencapaian yang memukau, saya lebih sering mendengar kabar buruk mengenai laut Indonesia. Sebut saja illegal fishing, pencemaran laut, sengketa laut dengan China hingga ABK Indonesia yang menjadi korban kerja paksa. Sangat disayangkan, masalah-masalah itu telah menenggelamkan pemberitaan tentang potensi laut di Indonesia.

Padahal dengan kondisi geopolitiknya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman. Potensi ini seharusnya dapat digunakan untuk memacu pemasukan negara. Misalnya, sektor perikanan, pariwisata, transportasi laut, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sebagainya.

Pada kenyataannya, potensi yang melimpah tersebut masih belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Masyarakat pun belum benar-benar menyadari potensi dan juga masalah yang ada di laut.

Potensi Laut Indonesia

Laut Indonesia terkoneksi dengan arus-arus laut dunia dan berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Hal ini menjadikan laut Indonesia sebagai pusat kepentingan global dalam hal perairan internasional, iklim global, serta keanekaragaman hayati.

Letak strategis ini seharusnya mampu meningkatkan potensi pariwata bahari di Indonesia. Sebab, sektor ini berpeluang menyumbang devisa negara yang cukup signifikan. Selain itu, wisata bahari juga dapat menjadi sumber pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Laut Indonesia juga memiliki jumlah ikan yang melimpah. Kurang lebih terdapat jutaan jenis ikan di Indonesia. Dengan kata lain, laut Indonesia menyediakan sumber protein penting yang bisa menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat maupun makhluk di lautan.

Bukan hanya sektor perikanan. Laut Indonesia memiliki kekayaan vegetasi laut dan menjadi jalur penghubung antarwilayah. Salah satu artikel di Mongabay menyebut vegetasi laut dan pesisir Indonesia merupakan kontributor signifikan terhadap pasokan oksigen global dan penyerapan karbon dioksida.

Menurut laporan United Nations Environment Programme, Indonesia menyimpan kekayaan terumbu karang dengan luas hampir mencapai 50.000 km² atau sama dengan 18% terumbu karang dunia. Data tersebut bukanlah angka-angka yang mengundang takjub semata. Itu merupakan gambaran mengenai keistimewaan yang perlu dilestarikan.

Kalut Marut

Permasalahannya adalah potensi luar biasa yang ada belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Padahal sektor kelautan ini  memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu penopang ekonomi di masa mendatang.

Potensi yang ada tidak disambut dengan keseriusan dalam mengelolanya. Indonesia masih terjebak pada masalah ketidaksiapan. Bahkan, Indonesia sepertinya tidak memiliki strategi yang jelas di sektor kelautan.

Visi Indonesia Poros Maritim Dunia tidak lagi terdengar. Pemerintah tidak memiliki fokus yang jelas. Rencana-rencana hebat hanya diucap ketika kampanye. Tidak ada tindak lanjut.

Dapat kita lihat realisasinya di lapangan. Kapasitas armada penangkapan Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Masih sering terdengar pemberitaan mengenai keluhan dari nelayan-nelayan kecil. Terlebih lagi, ada banyak kapal-kapal asing tidak berizin yang melakukan illegal fishing.

Dalam merespons insiden di laut, pemerintah lebih sering bersikap reaksioner. Baru bergerak setelah ada masalah. Tidak ada upaya menginvetarisasi kebutuhan. Adanya hanya respons sesaat.

Salah satu penyebabnya ialah belum adanya kemauan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sumber daya. Untuk mengoptimalkan potensi yang ada, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tegas.

Editor : Annisa Dian N