Membangun Masa Depan Berkelanjutan

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan laut yang luar biasa. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 kilometer dan luas perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, laut Indonesia menyimpan potensi ekonomi dan ekologis yang sangat besar. Namun, di balik keindahan dan kekayaan tersebut, tersembunyi ancaman serius yang dapat mengancam kesehatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Slogan “Laut Sehat, Masyarakat Berdaya” telah menjadi mantra yang sering dikumandangkan dalam berbagai forum dan kebijakan kelautan. Tapi, sejauh mana slogan ini benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi ekosistem laut dan masyarakat pesisir Indonesia?

Realitas Suram di Balik Keindahan Laut

Meskipun Indonesia dikenal dengan keindahan lautnya, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Pencemaran laut, overfishing, kerusakan terumbu karang, dan abrasi pantai menjadi ancaman serius bagi ekosistem laut. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sekitar 35,15% terumbu karang Indonesia berada dalam kondisi rusak. Sementara itu, limbah plastik yang mencemari laut Indonesia diperkirakan mencapai 0,48-1,29 juta ton per tahun.

Di sisi lain, masyarakat pesisir yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut justru sering terpinggirkan. Kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan minimnya infrastruktur menjadi realitas pahit yang harus dihadapi banyak komunitas pesisir. Ironisnya, mereka yang paling dekat dengan laut seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Kebijakan yang Terfragmentasi

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mewujudkan laut yang sehat dan masyarakat pesisir yang berdaya. Namun, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh berbagai faktor. Ego sektoral antar kementerian dan lembaga, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan besar dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Program-program pemberdayaan masyarakat pesisir pun seringkali bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Banyak proyek yang hanya berfokus pada aspek ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan sosial jangka panjang. Akibatnya, meskipun ada peningkatan ekonomi sesaat, fundamental pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan tidak terbangun dengan kuat.

Menuju Paradigma Baru

Untuk benar-benar mewujudkan “Laut Sehat, Masyarakat Berdaya”, diperlukan perubahan paradigma dalam pengelolaan laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Beberapa langkah kritis yang perlu diambil antara lain:

  1. Pendekatan Ekosistem Terpadu Pengelolaan laut harus dilakukan dengan pendekatan ekosistem terpadu yang mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai komponen ekosistem laut dan pesisir. Ini termasuk perlindungan habitat kritis seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove yang berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan memberikan jasa ekosistem bagi masyarakat.
  2. Pemberdayaan Berbasis Komunitas Program pemberdayaan masyarakat pesisir harus didesain dengan melibatkan komunitas lokal secara aktif. Pendekatan bottom-up yang menghargai kearifan lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan perlu diprioritaskan.
  3. Penguatan Tata Kelola Laut Diperlukan harmonisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan laut. Ini termasuk perbaikan sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut.
  4. Inovasi Teknologi dan Ekonomi Biru Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan perlu didorong. Ini mencakup pengembangan energi terbarukan berbasis laut, budidaya laut berkelanjutan, dan ekowisata bahari yang melibatkan masyarakat lokal.
  5. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan laut perlu ditingkatkan melalui pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan program-program pemberdayaan masyarakat.

Langkah Konkret Menuju Perubahan

Implementasi paradigma baru ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Beberapa inisiatif yang bisa menjadi contoh baik adalah:

  1. Program Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir terhadap bencana dan perubahan iklim sambil mendorong pengelolaan sumber daya pesisir berkelanjutan.
  2. Inisiatif Blue Carbon yang menggabungkan perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dengan skema perdagangan karbon. Ini tidak hanya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
  3. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaannya. KKP tidak hanya berfungsi melindungi keanekaragaman hayati laut tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan melalui ekowisata dan perikanan berkelanjutan.
  4. Program literasi kelautan yang melibatkan sekolah-sekolah di wilayah pesisir untuk meningkatkan pemahaman dan kecintaan generasi muda terhadap laut.

Tantangan dan Peluang

Mewujudkan “Laut Sehat, Masyarakat Berdaya” bukanlah tugas mudah. Tantangan besar seperti perubahan iklim, polusi lintas batas, dan tekanan ekonomi global terus mengancam kelestarian laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, di balik tantangan tersebut terbuka peluang besar untuk inovasi, kolaborasi internasional, dan transformasi menuju pembangunan berkelanjutan berbasis kelautan.

Indonesia, dengan posisinya yang strategis dan kekayaan laut yang melimpah, memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global dalam pengelolaan laut berkelanjutan. Melalui implementasi kebijakan yang tepat, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemanfaatan teknologi inovatif, visi “Laut Sehat, Masyarakat Berdaya” bukan hanya slogan, tetapi dapat menjadi realitas yang membawa kesejahteraan bagi generasi saat ini dan masa depan.

Kesimpulan

“Laut Sehat, Masyarakat Berdaya” harus lebih dari sekadar jargon. Ini adalah panggilan untuk aksi nyata dari semua pemangku kepentingan – pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas pesisir itu sendiri. Dengan pendekatan holistik yang memadukan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Indonesia dapat membangun masa depan di mana laut yang sehat menjadi fondasi bagi masyarakat pesisir yang berdaya dan sejahtera.

Tantangan besar menanti, tetapi potensi manfaatnya jauh lebih besar. Sudah saatnya kita bertindak untuk menjadikan visi “Laut Sehat, Masyarakat Berdaya” sebagai kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.***

Sumber:

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). Laporan Kinerja KKP 2020.
  2. Jambeck, J. R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771.
  3. World Bank. (2021). Indonesia Marine Debris Hotspot Rapid Assessment.
  4. (2020). Status Terumbu Karang Indonesia 2020.
  5. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2020). Kebijakan Kelautan Indonesia.

Artikel Terkait

Persaingan Nelayan Versus Perusahaan Perikanan Raksasa

Pada September 2022, laporan Greenpeace Asia Timur berjudul “Fake My Catch – the unreliable traceability in our tuna cans” menemukan bahwa kapal-kapal perikanan Taiwan yang memasok hasil tangkapan ke merek makanan laut Amerika Serikat, Bumble Bee, melalui perusahaan pengolah tuna, Fong Chun Formosa (FCF), diduga melakukan penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai produksinya.

Tanggapan